DO NOT MISS

Senin, 18 Mei 2015

Foto Aleg

kiri : Teguh Priambudi, S.Pd - Solichin, S.Pd - Endang Purwanti, SH - Rizki Wulan Sucifiani, SE. Ak - Daliwan, S.Pd

Ketua DPW Fikri Fakih


KDD X Taman Hasani


Kamis, 14 Mei 2015

Hidayat Nur Wahid : Hijrah Sangat Diperlukan Bangsa Indonesia Saat ini

PKS PEMALANG - Politikus PKS, Hidayat Nur Wahid, menilai makna hijriah atau hijrah sebenarnya adalah hal yang sangat diperlukan bangsa Indonesia saat ini, yakni kemampuan untuk berpindah menyikapi hidup dengan optimis dan positive thinking. Hal ini menurutnya sesuai dalam surat An-Nisa ayat 100.

“Hijrah adalah sesuatu yang sangat diperlukan oleh umat dan bangsa Indonesia,” ujarnya, Selasa (13/11). Menurutnya, saat ini bangsa Indonesia seolah telah dikuasai oleh sikap apatisme dan selalu berpikiran negatif dalam menghadapi hidup.

Karena itu, dia berharap dengan adanya momen tahun baru hijriah yang mengingatkan semua pihak pada keteladanan Rasulullah SAW yang berani hijrah dari kondisi dizalimi dan dikalahkan. Dia menilai, mengikuti keteladanan Rasulullah dapat membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik ke depannya.

Jalan Sehat Milad 14 PKS Pemalang


PKSPemalang - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah mencapai usia yang ke 14 tahun, sebagai bentuk rasa syukur DPD PKS Kabupaten Pemalang melaksanakan kegiatan Sepeda Santai dan Jalan Sehat. Acara berlangsung pada hari Ahad (27/5) pukul 06.30 dengan mengambil start di Lapangan Mulyoharjo Kabupaten Pemalang.

Ribuan warga Kabupaten Pemalang ikut serta dalam acara ini, mulai dari orang dewasa hingga remaja. Untuk semakain menambah kemeriahan acara ini, DPD PKS Pemalang membagi-bagikan doorprize dan hadiah bagi para pemenang.Nampak terlihat berbagai hadiah seperti sepeda gunung, kulkas.



Suasana Keramaian Jalan Sehat Milad PKS Pemalang ke 14



Panitia menyerahkan sebuah Kulkas kepada peserta

[pkspml/ikmal ]

Anis Matta: “Tanpa Cinta, Jangan Harap Keadilan Akan Datang”

Anis Matta: “Tanpa Cinta, Jangan Harap Keadilan Akan Datang”

Jumat (12/4) kemarin, Gedung Biru Kaltim Post Balikpapan dikunjungi Presiden PKS Anis Matta. Orang nomor satu partai berbasis Islam tersebut, datang bersama pengurus DPP PKS yang sebagian telah menjadi anggota DPR RI. Dalam perbincangan hangat dengan jajaran manajemen Kaltim Post, Anis Matta membeber langkah-langkah penting. Mulai trik menghadapi incumbent dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim, hingga dukungan pengambilalihan Blok Mahakam.

SEJAK pukul 13.30 Wita kemarin, simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah berdatangan ke Gedung Biru Kaltim Post Jalan Soekarno-Hatta Km 3,5 Balikpapan. Sebagian besar perempuan, membawa spanduk bertuliskan “Selamat Datang Presiden PKS Anis Matta, Sang Soekarno Muda”. Tampak sejumlah anak-anak ikut meramaikan.

Mereka tampak setia menunggu, meski “sang idola” baru datang sekira pukul 14.45 Wita. Anis Matta yang didampingi pengurus DPP di antaranya anggota Komisi VII DPR RI Fahri Hamzah, anggota komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur (perwakilan Kaltim), juga datang bersama petinggi PKS Kaltim. Di antaranya Ketua DPW PKS Kaltim Masykur Sarmian, dan Ketua DPP PKS Hadi Mulyadi.

Mereka diterima manajemen Kaltim Post Group, yakni Direktur Balikpapan Televisi Sugito, Pemimpin Redaksi (Pemred) Kaltim Post Chrisna Endra, Manajer Halaman 1 Kaltim Post Faroq Zamzami, dan Manajer Pemasaran HM Idris.

Hal pertama yang menjadi pemikiran Anis Matta dalam kunjungannya ke Kaltim, yakni melakukan recovery image. Apalagi, santer terdengar suara PKS menurun setelah Luthfi Hasan Ishak, presiden PKS sebelumnya, dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus impor daging sapi.

“Sama sekali belum ada dampak kasus tersebut. Buktinya kami sudah memenangi Pilkada Jawa Barat dan Sumatera Utara. Jumlah penduduk di dua provinsi ini, sama dengan 25 persen penduduk Indonesia,” ujarnya optimistis.

Mengenai Pilgub Kaltim yang tinggal hitungan bulan, Anis melihat masih ada celah. Saat ini, kondisinya para politikus di Kaltim seakan takut bersaing dengan incumbent, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Dia mengingatkan, kondisi ini mirip pilgub Jakarta. Saat itu, Fauzi Bowo yang merupakan incumbent, terus ditampakkan sebagai sosok powerful.

Ternyata, ini memberikan dampak negatif. Masyarakat Jakarta bosan dengan image tersebut, dan ingin ada calon alternatif. Sehingga saat pendaftaran calon di KPU, sampai ada 6 pasangan yang bersaing. Dan akhirnya dimenangkan Joko Widodo, mantan wali kota Solo.

“Fenomena ini menunjukkan, incumbent tak selalu menang. Jokowi buktinya, bukan dari daerah yang lebih besar dari Jakarta, tapi bisa terpilih,” katanya.

Untuk pilgub Kaltim, Anis sepertinya tampak lebih sreg bila calon PKS datang dari internal partai. Namun apakah maju sebagai calon gubernur (cagub) atau calon wakil gubernur (cawagub), dia mengaku menyerahkan semuanya pada pertimbangan DPW PKS.

“Intervensi PKS pusat itu nyaris tidak ada. Meski saya ingin PKS mengincar KT 1 (gubernur), tapi semua saya serahkan ke DPW,” ujarnya.

Ia menegaskan, PKS siap bertarung di pemilihan kepala daerah (pilkada) manapun. Kader partai didorong untuk maju. Menang atau kalah katanya, adalah urusan belakang. Yang pasti PKS teguh menyatakan sikap. Baik itu untuk posisi gubernur, atau orang nomor dua.

Sebagai tokoh PKS yang kerap maju dalam pemilihan kepala daerah di Kaltim, Hadi Mulyadi turut memberikan pandangannya.

Dia secara pribadi, sangat siap maju menjadi calon gubernur. Meski begitu, ia mengaku belum bisa memastikan apakah PKS akan mengusung cagub atau cawagub. Saat ini pihaknya sedang bernegosiasi dengan partai lain.

Sejumlah nama yang sudah masuk radar PKS di antaranya, mantan Pangdam VI Mulawarman Mayjen Subekti, mantan Wali Kota Balikpapan Imdaad Hamid, dan Wakil Gubernur Kaltim Farid Wadjdy. Mereka sudah menjalin komunikasi dengan PKS.

“Semua calon tadi serius ingin maju. Tapi kami belum bisa pastikan siapa yang bakal kami dukung,” ucap Wakil Ketua DPRD Kaltim itu.

Ia menegaskan, akhir Mei mendatang PKS akan mengumumkan cagub atau cawagub yang didukung. Salah satu dari posisi tersebut, diisi kader PKS.

POLITIK CINTA

Meski politisi muda di Indonesia bermunculan, tapi hingga kini belum ada yang mampu memimpin negeri ini. Menurut Anis Matta, itu karena wajah politik kian keras dan berbahaya. Banyak konflik dan intrik. Sehingga membuat pemuda banyak yang terlempar dari panggung politik. Apalagi, saat ini strategi pembunuhan karakter sangat lazim dilakukan.

PKS katanya, harus keluar dari praktik-praktik seperti itu. PKS harus lebih enjoy. Karena itulah, pengurus DPP PKS akan terus mengunjungi daerah-daerah, untuk merubah cara berpikir politik para kadernya.

“Ini waktunya memberikan sentuhan cinta bagi dunia politik,” ucapnya, lantas tersenyum lebar.

Mestinya menurut Anis, cinta juga dibawa dalam praktik peradilan. “Dengan cinta, kejujuran akan datang. Tak akan lagi ada penyelewengan kekuasaan dan tirani. Peradilan akan seadil-adilnya. Kalau cinta sudah hilang, jangan harap keadilan akan datang,” tambahnya.

APBN BAGI RATA

Akhir-akhir ini di Kaltim masalah pemekaran wilayah menjadi isu yang hangat. Beberapa di antaranya, dipicu kegelisahan akibat pembangunan infrastruktur yang tak merata. Salah satunya ancaman Kutai Kartanegara (Kukar) keluar dari Kaltim akibat pembangunan jalan yang tersendat-sendat.

Soal ini, Anis mengaku sangat mendukung pemekaran. Menurutnya, pemekaran itu adalah kunci untuk mempercepat pembangunan daerah.

Menurut mantan Wakil Ketua DPR RI ini, pembangunan di Kaltim begitu lambat. Menurutnya, ini karena Kaltim tidak memiliki koneksi yang baik dengan daerah lain. Contohnya rute penerbangan yang tidak banyak menuju provinsi lainnya di Kalimantan. Ini kata Anis, karena Kalimantan tidak dibangun secara utuh.

Padahal, kata dia, Kalimantan memiliki posisi yang strategis untuk pertumbuhan ekonomi. Karena itu kata Anis, mestinya Kalimantan dijadikan pusat pembangunan tersendiri.

“Kalimantan ini harus dijadikan satu kawasan yang dibangun sekaligus. Banyak hal yang perlu dibangun, tapi harus terintegrasi dalam satu kawasan dulu. Jangan sampai warga Kalbar mau ke Kaltim, harus ke Jakarta dulu,” jelasnya.

Dia lalu mencontohkan Sumatera, yang dibangun secara satu kesatuan. Akhirnya, jalan di Sumatera jauh lebih mulus ketimbang Kaltim. Bahkan sudah dibangun Jalan Trans Sumatera.

BLOK MAHAKAM

Polemik siapa yang bakal mengelola Blok Mahakam pada 2017 mendatang, turut menjadi perhatian PKS. Anis Matta menyebut, PKS punya orang khusus untuk memberikan pandangan soal ini. Dia adalah Fahri Hamzah, anggota Komisi VII DPR RI yang mengurus masalah energi. Fahri yang kemarin menggunakan kemeja lengan pendek, langsung menegaskan bahwa pemerintah mampu mengelola sumur minyak itu. PKS juga mendukung usulan pemerintah Kaltim mengambil alih Blok Mahakam bersama Pertamina.

Jawaban Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik yang mengulur-ulur keputusan, dan menyiratkan bahwa Pertamina tak sanggup, dinilai Fahri tak beralasan. Dia menganalogikan, sejak dulu penambang minyak pribumi bisa menggarap sumur minyak.

“Kalau pemerintah yakin dan serius, berapapun alokasinya (untuk biaya investasi dan eksplorasi) pasti akan dipenuhi APBN,” bebernya.

Anggota tim pengawas bailout Bank Century ini mencontohkan, salah satu perusahaan minyak milik pemerintah Meksiko, sukses mengelola sumur migas di negara Sombrero tersebut. Perusahaan itu menguasai ladang minyak di sana. Karena pemerintah serius, negara pun menyanggupi pendanaannya.

“Konsep pembiayaannya yang penting. Tak ada cerita tak mampu,” sebutnya.

Perbincangan hangat dengan manajemen Kaltim Post ini, akhirnya harus berakhir. Karena sekitar pukul 16.00 Wita, Anis Matta dan rombongan harus bergegas ke Samarinda. Anis sendiri baru saja datang dari Jakarta, setelah makan siang dan berdiskusi dengan jajaran pengurus PKS di Hotel Novotel Balikpapan, Anis langsung ke Gedung Biru Kaltim Post. Rencananya, hingga Minggu (14/4) mendatang, Anis akan blusukan menemui tokoh-tokoh di Kaltim. (rom/far/che2/k1)

Rabu, 13 Mei 2015

Soal Pengungsi Rohingya, Pemerintah Harus Utamakan Aspek Kemanusiaan


JAKARTA (12/5) – Seribu pengungsi Rohingya dan Bangladesh terdampar di Perairan Selat Malaka, Aceh Utara, Sejak Ahad (10/5) lalu. Diduga mereka ditelantarkan oleh penyelundupnya selepas berlayar dengan perahu tahanan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Sukamta meminta Pemerintah Indonesia agar lebih mengedepankan misi kemanusiaan dalam menangani para pengungsi tersebut. Menurutnya, sesuai dengan konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Bab XA pasal 28G butir 2 bahwa setiap orang berhak untuk hidup bebas dan mendapatkan jaminan keamanan.

"Saya kira ini bagian dari Bab Kemanusiaan. Kita ingin memastikan bahwa Negara Indonesia ini Negara yang berpihak pada kemanusiaan. Paling tidak memberikan penampungan sementara agar hidup mereka sesuai dengan konstitusi kita," kata Sukamta, di Jakarta, Selasa (12/5/2015).

Di dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, lanjut Sukamta, sikap Pemerintah Indonesia sendiri tidak membedakan asal-usul dan sifat pengungsi. Menurutnya, ini tidak tepat karena seluruh orang asing yang masuk dianggap sebagai imigran gelap. Sementara di UU No. 37 Tahun 1999 tentang pengaturan pengungsi dan para pencari suaka, seharusnya Presiden menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres).

"Pemerintah sebetulnya bisa kalau punya kemauan, saya berharap seperti pengungsi Rohingya dan Bangladesh ini ditangani dan dibantu karena alasan kemanusiaan, tapi UU ini persoalannya adalah Keppresnya itu belum ada, jadi Keppres itulah yang nanti menjadi pedoman operasional bagaimana kita memperlakukan para pengungsi itu," jelas Doktor lulusan Manchester University itu.

Sehingga, masih kata Sukamta, ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diberlakukan, maka ASEAN tidak hanya menjadi kawasan yang kondusif dalam masalah ekonomi, tapi juga secara sosial dan politik.

"Bagaimana mungkin ASEAN ini dibuka, atas warga negara lain terhadap akses ekonomi, perdagangan, suatu negara bebas melakukan aktifitas ekonomi di negara lain tapi di sisi lain negara itu masih memperlakukan represi terhadap warga negaranya sendiri, ini kan jadi kontradiksi," pungkas Sukamta.

Reses di Pulau Rangsang, Legislator Keliling Naik Ojek


SELAT PANJANG (13/5) - Anggota DPR RI Chairul Anwar meninjau sejumlah infrastruktur di Pulau Rangsang, Riau menggunakan kendaraan ojek. Saat ini satu-satunya kendaraan bermotor yang bisa digunakan di daerah tersebut ialah sepeda motor karena kondisi jalan sempit.

“Kondisi jalan di Pulau Rangsang memang masih sempit sehingga harus menggunakan sepeda motor untuk berkeliling. Namun, kami mengapresiasi sejumlah pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh pemerintah,” kata Chairul saat menjalani agenda reses di Pulau Rangsang, Kabupaten Meranti, Provinsi Riau, Selasa (12/5).

Chairul yang berkeliling bersama Anggota DPRD Meranti Muzzakkir, pengurus DPW PKS Riau dan DPD PKS Meranti itu melihat secara langsung kondisi jalan, listrik, sekolah, dan lingkungan di sekitar pelabuhan penyeberangan.

"Pembangunan jalan poros kita lihat sudah dimulai. Ada juga jaringan listrik baru. Semoga pembangunan-pembangunan ini dapat semakin ditingkatkan, juga membawa dampak positif terhadap perekonomian warga disini," pungkasnya.

Keterangan Foto: Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Chairul Anwar (tengah, dibonceng pengojek bertopi) saat berkeliling Pulau Rangsang, Kabupaten Meranti, Provinsi Riau, Selasa (12/5).

Tidak Ada Istilah Kapok Serap Aspirasi



PALEMBANG (12/5) - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal melakukan beberapa agenda pada masa reses 3 di Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel), Ahad (10/5).

Beberapa agenda reses Mustafa yaitu silaturahim ke Desa Lubuk Lancang, Kecamatan Suak Tape, Banyuasin pada Ahad (10/5) siang. Sedangkan pada malam harinya, Mustafa bertemu puluhan warga di Dapil 3 dan 4 di Kampung Kapitan, Kecamatan Seberang Ulu I.

Keesokan harinya, Senin (11/5), Mustafa melakukan silaturrahim kepada warga di Dapil 2 Kecamatan Sako, bertempat di Hotel Sofyan Inn, Malaka. Dalam kesempatan itu, Mustafa menerima keluhan dan aspirasi dari warga yang hadir.

Diantara keluhan yang disampaikan warga yang hadir yaitu soal sulitnya sertifikasi tanah. "Tanah yang sudah dimiliki selama puluhan tahun, diklaim sepihak oleh konglomerat atau mafia tanah. Bahkan, aparat yang seharusnya melindungi malah tidak bisa diandalkan," ujar salah satu warga Mata Merah, Kecamatan Kalidoni, Hartono (60) kepada Mustafa Kamal.

Meski dari beberapa agenda hanya dihadiri sedikit peserta, Mustafa mengaku tidak pernah kapok dan akan terus melakukan silaturrahim untuk menampung aspirasi warga.

“Tidak ada kata kapok dalam kamus saya,” tegas Wakil Ketua Komisi II DPR itu saat menanggapi sedikitnya warga yang hadir ketika reses.

Keterangan Foto: Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mustafa Kamal.
 
Copyright © 2014 PKS Pemalang | Distributed By Blogspot Templates | Designed By OddThemes