DO NOT MISS

Selasa, 26 Januari 2016

DS PKS : Prespektif Islam, Jihad Adalah Tinggikan kalimat Allah & Realisasikan Maqasid Syariah, Bukan Teror



PKSPemalang.org - Beberapa waktu terakhir ini terjadi serangan teroris secara eskalatif di beberapa negara di dunia seperti Perancis, Mesir, Tunisia, Turki, Indonesia dan Pakistan. Beberapa serangan teror tersebut memakan korban jiwa yang banyak, harta benda, dan aset publik yang sangat berharga.


Para pelaku teror tersebut mengaku kelompoknya sebagai bagian dari kaum Muslimin, dan tindakannya dinisbahkan kepada Islam atas nama jihad. Klaim atau pengakuan tersebut adalah tidak benar dan harus ditolak. Sebab jihad dalam perspektif Islam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah untuk meninggikan kalimat Allah (litakuna kalimatullah hiyal ulya), dan dalam rangka merealisasikan enam tujuan syariat itu sendiri yang dikenal dengan istilah maqasid syariah. Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali yang diperkuat oleh Imam Al-Syathibi.
Enam tujuansyariat tersebut adalah:

1. Memelihara agama (
hifzh ad-din)
Agama adalah ajaran yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya yang dipahami dan diterima secara ijma oleh ulama umat seperti
arkanul iman, arkanul Islam, dan akhlak fadhilah.
2. Memelihara jiwa (hifzh an-nafs)
Menjaga dan memelihara jiwa manusia dalam Islam hukumnya adalah wajib. Jiwa siapapun, termasuk jiwa janin yang masih ada dalam perut ibunya. Oleh karena itu membunuh orang yang tidak bersalah dalam Islam hukumnya haram, bahkan dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 32 dijelaskan bahwa membunuh satu jiwa yang tidak bersalah disamakan dengan membunuh semua manusia.
3. Memelihara akal (hifzh al-aql)
Islam mewajibkan umatnya untuk menjaga dan memelihara akal, baik dengan mendalami ilmu yang bermanfaat atau dengan berpikir dan menganalisis berbagai ciptaan Allah. Islam juga mengharamkan hal-hal yang bisa merusak fungsi akal, contohnya mengkonsumsi makanan atau minuman yang memabukkan dan yang bisa melemahkan akal seperti narkotika atau alkohol, berbuat dusta, melakukan indoktrinasi pemikiran sesat, pornografi dan pornoaksi.
4. Memelihara keturunan (hifzh an-nasl)
Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan dan mengharamkan perzinahan dalam rangka menjaga dan memelihara keturunan, agar menjadi keturunan yang sehat, kuat, dan shalih. Untuk itu Islam juga mengharamkan hal-hal lain yang bisa merusak keturunan sebagaimana perbuatan zina, seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) karena bisa menghalang-halangi lahirnya keturunan sebagaimana yang diinginkan.
5. Memelihara harta (hifzh al-maal).
Harta yang dimiliki oleh pribadi maupun publik harus diperoleh secara halal dan legal, serta wajib dilindungi dan dijaga dari tindakan kejahatan pihak lain, baik berupa pencurian, perampasan, perusakan, penyalahgunaan, maupun penggelapan atas nama apapun juga. Infrastruktur publik yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, seperti sarana pendidikan, rumah sakit, perkantoran, dan lain-lain menjadi tanggung jawab bersama yang harus dijaga dan dipelihara. Merusak dan menghancurkannya merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh Islam.
Dengan demikian membunuh orang yang tidak bersalah dan merusak berbagai fasilitas publik adalah tindakan teroris yang radikal. Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 26 yang menjelaskan bahwa karakter orang-orang yang menyimpang dari kebenaran (fasik) tidak segan-segan mengeksploitasi ayat Al-Qur'an sebagai pembenaran atas tindakan mereka yang menyimpang.
Adapun ciri-ciri kelompok yang sesat dan menyimpang sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 26 dijelaskan pada ayat setelahnya, yaitu:
Pertama, melanggar perjanjian mereka dengan Allah, yaitu melanggar akidah dan syariat Islam. Contohnya seperti:
  • Meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, hanya saja yang diyakini bukan Allah swt (tidak mentauhidkan Allah); mempercayai pembawa ajarannya sebagai mesias; serta mengurangi kewajiban-kewajiban syariat, seperti ajaran yang dianut oleh kelompok terlarang Gafatar.
  • Mengakui adanya nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW.
  • Menganggap Malaikat Jibril al-Amiin salah alamat dalam menurunkan wahyu.
Kedua, memutus jejaring dan ikatan silaturahim (kekerabatan dan kemanusiaan), seperti merusak soliditas antar keluarga, memisahkan hubungan keluarga, menikah tanpa wali (ijin orang tua), bahkan ada yang tega membunuh orang tuanya sendiri karena dianggap murtad.
Ketiga, berbuat kerusakan di muka bumi. Seperti merusak lingkungan sosial, sumber daya manusia, dan sumber daya alam, termasuk infrastruktur. Perbuatan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.
Sikap Dewan Syariah Pusat
Sehubungan dengan bayan di atas, dengan ini Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera menyatakan sikap sebagai berikut:
  1. Mengutuk dengan keras segala bentuk agresi dan teror terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda oleh siapapun pelakunya. Jika tindakan teror tersebut dinisbatkan kepada Islam, maka itu merupakan bentuk penistaan terhadap Islam. Karena bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang rahmatan lil alamin.
  1. Menegaskan bahwa NKRI adalah rahmat dan karunia Allah bagi bangsa Indonesia. Artinya, umat Islam merupakan komponen bangsa yang paling berkewajiban mensyukuri dan memeliharanya dari berbagai upaya yang merongrong keutuhannya, kesatuan bangsa dan kesepakatan-kesepakatan (konsensus) nasional.
  1. Menyerukan untuk menggalang kewaspadaan umat dan nasional dalam menghadapi berbagai ancaman dan rongrongan baik dari luar maupun dalam negeri, secara khusus aliran-aliran radikal seperti ISIS.
  1. Menyerukan kepada para ulama, muballigh, dan asatidz untuk membentengi umat dari pemahaman sesat dan radikal dengan menyampaikan ajaran Islam yang hanif secara moderat.
Semoga Allah menjauhkan bangsa Indonesia dari fitnah dan musibah, baik bencana alam maupun moral.
Jakarta, 23 Januari 2016
Dewan Syari'ah Pusat
DPP Partai Keadilan Sejahtera
KH Dr Surahman Hidayat
Ketua

Deradikalisasi dan Penguatan Lembaga Intelijen, Fokus Revisi UU Terorisme



PKSPemalang, Nasional ­– Undang-undang Terorisme perlu direvisi. Sejumlah masukan seperti perbaikan fasilitas lembaga intelijen, penguatan lembaga deradikalisasi teroris, memahami penyebab terorisme serta perlakuan teroris sesuai Hak Azasi Manusia (HAM) perlu dimasukan. Hal ini seperti disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil.

Terorisme di Indonesia sudah mulai terbuka. Gerakannya, propaganda di media online, bahkan aksinya juga terbuka, walaupun ada pendapat masyarakat bahwa aksi terorisme terakhir menunjukkan seolah-olah tidak profesional,” ungkap Wakil Rakyat dari Aceh tersebut seperti dikutip dari laman pks.or.id.

Fokus pertama dalam revisi UU Terorisme, menurut Nasir, terletak pada penguatan lembaga pencegahan terorisme.

“Pemerintah perlu melihat institusi yang bertugas ke institusi pencegahan terorisme. Harus dievaluasi, kecolongan teror di Indonesia itu karena lemahnya inteligen atau karena sarana-sarana yang dimiliki inteligen itu lemah,” ungkap Nasir di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Nasir juga melihat Pemerintah perlu memberi akses bagi Divisi Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk dapat masuk ke tahanan (sebelum pengadilan) agar dapat mencegah tersangka menjadi teroris kembali setelah dipidana.

“Ada beberapa pelaku teror pernah menjadi narapidana. Harusnya deradikalisasi itu di awal, bukan setelah mendapat hukuman yang in kracht (berkekuatan tetap). Ketika tersangka masih menjadi belum menjadi narapidana, Diputi Deradikalisasi perlu masuk ke tahanan. Bukan, sebaliknya diperlakukan secara tidak manusiawi,” ungkap Nasir.

Terkait dengan langkah pencegahan lanjutan, Nasir juga menyarankan perlunya pemerintah melihat kondisi-kondisi seperti apa yang menyuburkan terorisme di Indonesia.

“Biasanya terorisme tumbuh di tengah masyarakat yang mendapat tekanan politik yang keras, mendapatkan pembangunan ekonomi yang tidak merata, dan juga mengalami kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Mereka melawan negara dengan terorisme. Itu harus dievaluasi. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat,” ungkap Nasir.

Nasir tidak menyarankan Pemerintah untuk memunculkan peraturan presiden pengganti undang-undang (Perppu), karena banyak lembaga-lembaga terkait terorisme, mencakup Polisi, TNI, dan BNPT yang perlu sinergi.

“Dengan perppu, dikhawatirkan menimbulkan masalah baru terkait koordinasi antarlembaga. Ada kebiasaan di negeri ini, akan ada pihak yang berkepentingan yang melobi presiden, sehingga memunculkan kecemburuan di antara lembaga. Rivalitas, dalam tanda kutip, dalam menjalankan fungsi intelijen itu perlu dievaluasi,” ungkap Nasir.

Nasir juga memperhatikan revisi Undang-undang perlu memperhatikan hak azasi manusia.

“Soal teknis penggeledahan dari rumah teroris. Ketika aparat mengepung dan menggeledah rumah dari jaringan teroris, jangan sampai melanggar HAM dan menurunkan martabat mereka sebagai manusia, karena itu bisa mempengaruhi orang yang tidak suka dengan teroris, malah ingin mengikuti teroris,” ungkap Nasir.

Senin, 25 Januari 2016

Bertepatan Hari Jadi Pemalang, PKS Kuatkan Struktur di 14 Kecamatan



Pkspemalang.org- Bertepatan dengan momentum hari jadi ke-441 Kabupaten Pemalang, PKS Pemalang menyelenggarakan pelantikan Dewan Pengurus Cabang (DPC) di 14 kecamatan. Minggu (24/1) di Gedung SLB Pemalang.
Ketua DPD PKS Pemalang, Suwarso, saat mengambil sumpah ketua DPC PKS se-Pemalang

Ketua DPD PKS Pemalang, Suwarso, mengatakan PKS dalam kesempatan itu menguatkan struktur PKS hingga ke tingkat kecamatan dan ranting. Hal ini sebagai pondasi kesiapan struktur menyambut 2019, dimana agenda pada lima tahun mendatang menjadikan PKS sebagai partai papan atas dan modern.
“Kita akan tinggal landas untuk berkhidmat kepada rakyat Pemalang,” ujar dia.
Langkah utama untuk mempersiapkan itu yakni dengan melakukan internalisasi ideologi partai dan pembekalan kepemimpinan bagi setiap kader dan struktur.
“Sehingga para pengemban amanah partai ditiap level semakin kuat jati dirinya sesuai jati diri partai dakwah ini,” tandas dia.
Berkaitan dengan hari Jadi Pemalang, PKS mengucapkan selamat dan berdoa agar Kabupaten Pemalang semakin baik dengan kepemimpinan yang baru. PKS Pemalang berharap Pemalang ke depan lebih mampu mensejahterakan rakyatnya dan memiliki prinsip-prinsip keadilan. Pemalang, lanjut dia,  harus mengejar ketertinggalan dari daerah lain terutama dalam kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“SDM Pemalang melimpah, dengan pengelolaan yang baik dan tepat, maka SDM tersebut dapat menjadi elemen penting dalam memajukan daerah,” tandas dia.
Hadir dalam kesempatan tersebut Penggurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS bidang Nelayan dan Petani, Riyono, S.Kel dan sebagai pemateri pembekalan ideologi partai oleh Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS Jawa Tengah, Amar Syamsi, LC.   .  

Dakwah adalah Keteladanan

Pkspemalang.org-Ada satu hal yang menarik untuk kita renungi bersama, tentang keberadaan kita disini, bahwa partai kita ini adalah partai dakwah, itulah yang selalu ditekankan oleh para ustadz dan masayikh kita. Sehingga dalam kesempatan ini saya juga ikut menekankan kembali bahwa kita adalah partai dakwah. 

Oleh karena kita adalah partai dakwah, maka logika-logika politik harus kita kerangkai dalam makna dakwah itu sendiri. Ini menjadi sangat penting kedepan bagaimana mengkerangkai aktivitas siyasah kita dalam kerangka dakwah dan syariat. Kondisi inilah yang kemudian menjadikan langkah-langkah kita kedepan menjadi sangat terukur dengan kaidah partai dakwah tersebut. 
 
Dengan tema partai kita adalah partai dakwah, maka dengan hal ini gerak kita kedepan akan memiliki rambu-rambu yang semakin jelas. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Kemudian mana yang harus kita perjuangkan, dan mana yang harus kita lawan. Rambu-rambu ini semakin jelas kedepannya. Jadi konsekuensi logis dari partai dakwah ini kita mengkerangkai aktivitas kita dengan kerangka dakwah. 

Sehingga, kerangka-kerangka seperti itu kemudian akan berpengaruh kepada kebijakan kita. Makna partai dakwah itu kemudian kembali ke fiqih kita, Al haq mayumlihi syar’u la syahs, kebenaran itu adalah yang digariskan oleh syara’. Namun demikian, sebagai kader dari partai dakwah, kita juga memiliki hak, hak untuk bertanya, kalau menurut kita itu kurang sesuai dengan kaidah dakwah kita, kita berhak untuk bertanya. Kalau menurut kita ada yang tidak sesuai, silahkan bertanya.

 Ikhwafillah 

Karena kita adalah partai dakwah, maka salah satu poinnya adalah dakwah itu sendiri. Dimana makna dakwah adalah salah satunya keteladanan, ini yang kemudian harusnya kita menjadi lebih berhati-hati. Jika kita mengatakan kita ini partai dakwah dimana-mana, di media, tapi ternyata sikap kita tidak memberikan keteladanan, ya pada akhirnya orang menganggap bahwa kita itu sama saja dengan yang lainnya. 

 Dengan kata lain, keteladanan itu adalah kesatuan dalam dakwah, harus kita maknai dalam kerangka operasionalisasi, kita berusaha untuk ada keteladanan dalam diri kita. Ada satu alasan kenapa kita harus seperti itu, banyak gerakan dakwah sebelum kita, pada akhirnya tidak bisa berkembang, karena salah satu kekurangannya adalah karena tidak adanya kesatuan antara perkataan dan perbuatan. 

Allah SWT berfirman: 

 أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ 

“Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kamu membaca Al Kitab (Taurat)? Maka tidakkah kamu berpikir?” [QS. Al-Baqarah : 44]. 

 Ayat tersebutlah yang kadang membuat saya takut. Sehingga, karena kita sudah mengatakan partai dakwah, maka konsekuensinya adalah keteladanan. Inilah salah satu fungsi kita dalam berjamaah, selalu saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan untuk memberikan keteladanan dalam setiap aktivitas kita. Sehingga, harapan kita, dengan kondisi tersebut, kita tidak usah terlalu banyak bicara, karena orang tahu amal kita di lapangan, inilah partai dakwah itu. 

 Ikhwahfillah 

 Kita bergabung dalam partai dakwah ini adalah sebagai pilihan, dan saya teringat kata-kata KH Hilmi Aminudin, bahwa pilihan adalah risiko, sehingga dengan pilihan kita ini, kita harus bersiap dengan segala risiko yang ada dari pilihan tersebut. Inshaallah pilihan apapun yang kita pilih, jika itu yang kita niatkan karena Allah SWT maka tidak akan sia-sia.

 Wallahua’lam.

Kamis, 14 Januari 2016

Fokus Penataan dan Konsolidasi Partai

Suwarso
Ketua DPD PKS Pemalang
Periode 2015-2020
Pkspemalang.org – Pasca dilantik sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Pemalang pada Oktober 2015 lalu, Suwarso, melakukan sejumlah penataan organisasi.
Penataan diantaranya dengan membentuk struktur baru di DPD PKS Pemalang. Langkahnya dengan membentuk bidang-bidang berdasarkan amanat dalam Musda PKS lalu. Sejumlah  kader masuk dalam ploting amanah ketua-ketua bidang.
Selain itu, dari Desember hingga Januari ini dilakukan konsolidasi partai dengan pembentukan struktur Dewan Pengurus Cabang (DPC) di 14 Kecamatan.
Bahkan sejumlah bidang meskipun belum secara resmi dilantik, telah menyelenggaran kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.
Bagi Suwarso memimpin DPD PKS periode 2015-2020 merupakan bentuk pengabdian yang totalitas.
"Sebagai kader tidak ada kata lain yang pantas selain kata samikna waatokna, Kita adalah anak panah yang siap diluncurkan oleh Allah ke mana pun,” kata Suwarso yang pada kepengurusan sebelumnya menjabat bidang kaderisasi.
Sebagai kader PKS, kata dia, harus selalu dalam posisi siap untuk diperintah di mana pun bahkan untuk mundur dari jabatan pun harus bersedia. Karena itu dalam memimpin PKS, dia minta dukungan dari para kader dan kerja sama dari semua pihak yang sebelumnya telah terjalin agar terus dilanjutkan.

Sebelumnya Wakil dari DPP, Abdullah Fikri Fakih, berpesan bahwa PKS sebagai partai dakwah yang  berlandaskan Islam. PKS selalu dipojokkan dengan isu-isu tentang keislamannya dan ini terjadi setiap lima tahunan.
“Karena itu pengurus PKS Pemalang agar siap dengan segala tantangan," tandas Anggota DPR RI ini dalam Musda 4 PKS Pemalang, di Hotel Winner Oktober lalu.


Berikut Struktur DPD PKS Pemalang

Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) DPD PKS
Ketua                   : Sumari SPd.I
Sekretaris             : Teguh Priambdui, SPd

Badan Pengurus Harian (BPH) DPD PKS
Ketua                   : Suwarso
Wakil Ketua         : H. Kasnap
Sekretaris Umum  : H.Wardoyo
Bidang Kaderisasi : Endang Tono

Rabu, 13 Januari 2016

Galeri Kegiatan BPKK memperingati Hari Ibu

Ibu-ibu di dalam angkot menerima kerudung gratis dari peserta aksi simpatik hari ibu

Aksi hari ibu mendapatkan dukungan dari sejumlah kalangan seperti Polwan Polres Pemalang dan guru-guru PAUD yang tergabung dalam Himpaudi

Polwan Polres Pemalang menyumbangkan lagu "bunda" dengan diiringi petikan gitar anak kader PKS








 
Copyright © 2014 PKS Pemalang | Distributed By Blogspot Templates | Designed By OddThemes