 |
| Anggota FPKS MPR RI Gamari Soetrisno (kanan). |
Pemalang.pks.id - Pembangunan nasional yang berjalan
saat ini dinilai banyak pihak berlangsung tanpa visi dan arah
kebangsaan yang jelas. Pembangunan nasional perlu dievaluasi apakah
sudah sesuai cita-cita UUD 1945.
Anggota FPKS MPR RI Gamari Soetrisno berpendapat, perlunya evaluasi terhadap capaian-capaian dari UU No 25 tahun 2004 dan UU no 17 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dituangkan dalam bentuk Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.
"RPJPN sebagai pengganti GBHN ini sudah berjalan 10 tahun sampai hari ini. Bagaimana capaian pembangunan? Sesuai target dan harapan UUD, atau banyak yang gagal? Apakah tujuan reformasi tercapai dengan RPJPN ini?" ujar Gamari dalam siaran persnya, Rabu (24/2).
Dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/2/2016) malam Gamari mengatakan, pemerintah harus terbuka dan melakukan sosialisasi yang intensif soal RPJPN di masyarakat dan capaian-capaiannya. Sebab lanjut dia, realisasi RPJPN belum dirasakan masyarakat sepenuhnya dan menilai pembangunan saat ini kehilangan arah dan identitas nasional, serta kerap dinilai autopilot.
"Ya wajar saja. Karena yang dirasakan saat ini Indonesia pasca reformasi makin liberal, dan fungsi negara tidak dirasakan. Di mana identitas pembangunan nasional yang menjunjung tinggi kebangsaan?" katanya.
Dia mencontohkan kebijakan pembangunan nasional dalam bidang ekonomi banyak yang bertentangan dengan pasal 33 UUD karena penguasaan sumber daya alam lebih besar oleh kepentingan asing daripada negara. Contoh lain, program pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang menuai protes dari masyarakat luas.
Apalagi lanjut dia, dunia saat ini berkembang dinamis. Indonesia sudah memasuki era kerjasama ekonomi regional dan internasional yang cenderung liberal. Gamari juga mengkritisi janji-janji pembangunan nasional saat kampanye oleh pemerintah yang tidak terealisasi.
"Ganti presiden, ganti prioritas pembangunan nasional. Pijakannya adalah janji kampanye, bukan lagi haluan dasar pembangunan nasional. Itupun kalau janjinya ditepati. Jadi dievaluasi saja, seberapa besar capaian pembangunan saat ini sesuai RPJPN dan UUD? berkesinambungan atau tidak? Jika tidak, lebih baik pertimbangkan hidupkan lagi model GBHN," kata mantan sekretaris Dirjen Radio dan Televisi Depertemen Penerangan ini.
Sebab menurutnya, model GBHN yang dilakukan pemerintah Orde Baru lebih memberikan arah pembangunan yang lebih jelas dan terukur. Karena sebagai pijakan dasar, maka kedudukan GBHN perlu diperkuat dengan mereposisikan kembali MPR.
"Dengan GBHN, Indonesia swasembada pertanian hingga dipandang kemajuan pembangunan siap tinggal landas jika tidak diterpa krisis. Tentu banyak kekurangan. Tapi ambil yang baik dari GBHN, buang yang keliru," kata Gamari.
Empat Pilar MPR diikuti seluruh kader dan simpatisan PKS se-kabupaten Grobogan. Tampak hadir Ketua DPD PKS Kabupaten Grobogan Suranto, anggota DPRD Kabupaten Grabogan Amin Rais dan Ahmad Siddik.
sumber :republika.online
Anggota FPKS MPR RI Gamari Soetrisno berpendapat, perlunya evaluasi terhadap capaian-capaian dari UU No 25 tahun 2004 dan UU no 17 tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dituangkan dalam bentuk Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.
"RPJPN sebagai pengganti GBHN ini sudah berjalan 10 tahun sampai hari ini. Bagaimana capaian pembangunan? Sesuai target dan harapan UUD, atau banyak yang gagal? Apakah tujuan reformasi tercapai dengan RPJPN ini?" ujar Gamari dalam siaran persnya, Rabu (24/2).
Dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/2/2016) malam Gamari mengatakan, pemerintah harus terbuka dan melakukan sosialisasi yang intensif soal RPJPN di masyarakat dan capaian-capaiannya. Sebab lanjut dia, realisasi RPJPN belum dirasakan masyarakat sepenuhnya dan menilai pembangunan saat ini kehilangan arah dan identitas nasional, serta kerap dinilai autopilot.
"Ya wajar saja. Karena yang dirasakan saat ini Indonesia pasca reformasi makin liberal, dan fungsi negara tidak dirasakan. Di mana identitas pembangunan nasional yang menjunjung tinggi kebangsaan?" katanya.
Dia mencontohkan kebijakan pembangunan nasional dalam bidang ekonomi banyak yang bertentangan dengan pasal 33 UUD karena penguasaan sumber daya alam lebih besar oleh kepentingan asing daripada negara. Contoh lain, program pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang menuai protes dari masyarakat luas.
Apalagi lanjut dia, dunia saat ini berkembang dinamis. Indonesia sudah memasuki era kerjasama ekonomi regional dan internasional yang cenderung liberal. Gamari juga mengkritisi janji-janji pembangunan nasional saat kampanye oleh pemerintah yang tidak terealisasi.
"Ganti presiden, ganti prioritas pembangunan nasional. Pijakannya adalah janji kampanye, bukan lagi haluan dasar pembangunan nasional. Itupun kalau janjinya ditepati. Jadi dievaluasi saja, seberapa besar capaian pembangunan saat ini sesuai RPJPN dan UUD? berkesinambungan atau tidak? Jika tidak, lebih baik pertimbangkan hidupkan lagi model GBHN," kata mantan sekretaris Dirjen Radio dan Televisi Depertemen Penerangan ini.
Sebab menurutnya, model GBHN yang dilakukan pemerintah Orde Baru lebih memberikan arah pembangunan yang lebih jelas dan terukur. Karena sebagai pijakan dasar, maka kedudukan GBHN perlu diperkuat dengan mereposisikan kembali MPR.
"Dengan GBHN, Indonesia swasembada pertanian hingga dipandang kemajuan pembangunan siap tinggal landas jika tidak diterpa krisis. Tentu banyak kekurangan. Tapi ambil yang baik dari GBHN, buang yang keliru," kata Gamari.
Empat Pilar MPR diikuti seluruh kader dan simpatisan PKS se-kabupaten Grobogan. Tampak hadir Ketua DPD PKS Kabupaten Grobogan Suranto, anggota DPRD Kabupaten Grabogan Amin Rais dan Ahmad Siddik.
sumber :republika.online