PKSPemalang-Fraksi
Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) soroti lonjakan tajam SILPA 2014 dibandingkan
tahun sebelumnya. Hal itu menandai lemahnya komitmen Pemda dalam peningkatan manajemen program dan pengelolaan
keuangan. Hal itu disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Pemalang, Kamis (18/5) kemarin.
 |
| ilustrasi kinerja Pemda |
FPKS
memberikan sejumlah catatan penting. Ketua Fraksi PKS Pemalang, Teguh
Priambudi, mengatakan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2014
hampir seluruhnya masih berbicara tentang presentasi realisasi dana dan
realisasi fisik. Padahal dalam anggaran berbasis kinerja, pencapaian prestasi
harus tertuang dalam bentuk input, output, outcome, benefit, dan impact dari
tiap kegiatan.
“Dan
setiap kegiatan yang dibiayai APBD harus bisa diukur parameter keberhasilannya.
Dengan model pelaporan sebagaimana yang telah dikirimkan kepada kami, masih
dirasakan sangat sulit untuk mengukur dan mengusulkan perbaikan pada
masing-masing programnya,” tandas dia.
Diantara
sorotannya yakni besaran SILPA tahun 2014 melonjak tajam dibanding tahun 2013.
Pada tahun 2013 terdapat SILPA Rp. 194,155 Miliar Sementara SILPA tahun 2014
sebesar Rp. 251,748 Miliar lebih. “Dengan meningkatnya SILPA tersebut,
menunjukkan bahwa menurunnya komitmen Pemda dalam peningkatan kualias manajemen
program/ kegiatan dan pengelolaan keuangan,” tandas dia.
Dijelaskan
pula oleh Teguh, dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 menetapkan bahwa APBD
disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai.
Sementara,
pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan kegiatan / program / kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang
telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemda. “Salah satu aspek
yang diukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah adalah aspek keuangan
berupa Anggaran Berbasis Kinerja (ABK),” terang dia.
ABK yang
efektif, lanjut teguh, akan mengidentifikasikan keterkaitan antara nilai uang
dan hasil, serta dapat menjelaskan bagaimana keterkaitan tersebut dapat
terjadi, yang merupakan kunci pengelolaan program secara efektif. Jika terjadi
perbedaan antara rencana dan realisasinya, dapat dilakukan evaluasi
sumber-sumber input dan bagaimana keterkaitannya dengan output dan outcome
untuk menentukan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. “Ini semua demi
terciptanya pemerintahan yang efektif, baik dan bersih (good governance and
clean government),” pungkas dia.
Humas PKS
Tags:
Berita