PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA
TERHADAP
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
TENTANG APBD
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2021
Assalaamu’alaikum
Wr. Wb.
Yth. Sdr. Ketua,
Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Pemalang
Yth. Sdr. Bupati
Pemalang
Yth. Sdr. Sekda
dan segenap jajaran eksekutif
Yth. Sdr.
Sekretaris Dewan dan Staffnya
Yth. Sdr.
Hadirin dan tamu undangan yang kami muliakan
Rapat
Paripurna Dewan yang Kami Hormati,
Puja
dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat
dan hidayah-Nya kita dapat berhimpun di majelis yang terhormat ini dalam rangka
penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Pandangan Akhir Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Sholawat dan salam semoga tetap
tercurah pada baginda Nabi agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para
sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti
sunnahnya.
Rapat Paripurna Dewan yang Kami
Hormati,
FPKS
ingin menekankan selalu kepada para pemangku kebijakan, bahwa Anggaran
Daerah pada hakikatnya merupakan alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan
kesejahteraan masyarakat. Sehingga, segala yang direncanakan dalam APBD harus mencerminkan
kebutuhan masyarakat publik Kabupaten Pemalang. Selain itu, pemerintah daerah agar fokus pula
dalam meningkatkan Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah.
Pemerintah telah memiliki proyeksi untuk peningkatan pendapatan Daerah, maka
setiap sektor yang mampu menunjang pendapatan daerah agar dapat dioptimalkan.
Rapat Paripurna Dewan yang Kami
Hormati,
Berdasarkan hasil pembahasan Raperda di tingkat komisi yang dilanjutkan di
Badan Anggaran, maka dapat kami sampaikan Rancangan APBD Kabupaten
Pemalang Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :
|
a.
Pendapatan b.
Belanja c.
Surplus/(defisit) d.
Pembiayaan e.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah f.
Jumlah Pembiayaan Netto |
: : : : : : |
Rp. 2.493.715.102.000 (Dua Triliyun Empat Ratus Sembilan
Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Seratus Dua Ribu Rupiah) Rp .
2.782.367.720.000 (Dua triliyun Tujuh ratus Delapan Puluh Dua Miliar
Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Rp. 288.652.720.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan
Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Rp. 306.652.720.000 (Tiga Ratus Enam Milyar Enam Ratus
Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) Rp. 18.000.000.000 (Delapan Belas Milyar Rupiah) Rp. 288.652.720.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua puluh Juta Rupiah) |
Selanjutnya, dengan data tersebut diatas
akhirnya dengan mengharap barokah dan ridlo Allah SWT dan dengan mengucapkan BISMILLAHIROHMANIROHIM F-PKS : MENERIMA DAN
MENYETUJUI Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Rapat Paripurna Dewan yang Kami
Hormati,
Untuk
lebih menyempurnakan Pendapat Akhir ini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
menyampaikan beberapa saran dan himbauan sebagai berikut :
1.
Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pertanian
Harus sudah membuat edaran berkaitan dengan sistem pembelian pupuk bersubsidi
mengacu pada Surat Edaran Kementerian Pertanian RI mulai 1 September 2020.
Pendistribusian pupuk bersubsidi kepada petani harus dilakukan dengan
menggunakan kartu tani. ternyata surat edaran itu dinamis, pupuk bersubsidi bisa diambil petani dengan manual. Namun
harus sesuai dengan e-RDKK. Adapun untuk mekanismenya , petani harus
menggunakan formulir (form) pembelian. Form tersebut sesuai dengan jatah yang
ada di elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
2.
Bappeda Kabupaten Pemalang agar lebih mengawal setiap
perencanaan dan mengkoordinasikan program kegiatan antar OPD sehingga tercapai
tujuan pembangunan Kab. Pemalang sehingga optimal, terkontrol dan program serta
kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.
3.
Puskesmas agar memberikan edukasi kepada masyarakat agar
patuh terhadap protokol kesehatan.
4.
Pokok-pokok pikiran DPRD Pemalang yang merupakan serapan
aspirasi masyarakat agar diakomodir.
5.
Pemerintah daerah agar mensosialisasikan Peraturan
Presiden Nomor 79 Tahun 2019 berkaitan dengan percepatan pembangunan ekonomi
khususnya di Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.
6.
BUMD Kabupaten Pemalang agar memperbanyak CSR bagi
masyarakat Kabupaten Pemalang misal program bedah rumah.
7.
Satpol PP untuk meningkatkan upaya penertiban anak
jalanan yang sering mangkal di Trafict Light, bilamana anjal berasal dari luar
daerah agar diupayakan untuk pemulangan hingga kembali kepada keluarganya.
8.
Pemberian insentif bagi GTT maupun PTT dilingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang agar diberikan berdasarkan lamanya
pengabdian dengan batasan waktu 5 (lima) tahunan.
9.
Kepesertaan Pegawai Non ASN dilingkungan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang pada BPJS ketenagakerjaan agar mulai Tahun
Anggaran 2021 premi dibayarkan oleh pemberi kerja yaitu satuan pendidikan
disemua tingkatan dengan menaikan insentif yang bersumber dari BOS.
10.
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang agar segera
melakukan pendataan seluruh tenaga kerja yang bekerja dilingkungan Pemerintah
Daerah ( Non ASN dan bersinergi dengan BKD), agar seluruhnya dapat menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga ketika ada kebijakan Pemerintah Pusat
seluruh tenaga kerja dapat diakomodir.
11.
Pada tahun Anggaran
2021 lakukan koordinasi perbaikan DTKS dengan seluruh stake holders
sehingga bantuan pemerintah dapat tepat sasaran kepada penerima manfaat.
12.
Pemerintah agar mendukung pencarian bakat/ bibit-bibit
handal dalam ajang MTQ, sehingga Pemalang dapat selalu mengirimkan delegasinya
serta dikuatkan dengan dukungan anggaran yang memadai.
Rapat Paripurna Dewan yang Kami
Hormati,
Demikianlah
Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Raperda tentang APBD
Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021.
Bila
dalam kata perbuatan tergores salah dan khilaf, dengan segala kerendahan hati
terucap mohon maaf lahir dan batin setulus-tulusnya.
Wassalaamu’alaikum
Wr. Wb.
Pemalang, 26 November 2020
FRAKSI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA (FPKS)
|
Ketua, SOLICHIN
S.Ag |
Sekretaris, DALIWAN
S.Pd |
|
Juru
Bicara, M.
AKMAL, S.Farm, Apt |
|
BicaraIVIANI,S.
E
